Polri Terjunkan 22 Ribu Personel
JAKARTA - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) kini tinggal menghitung hari. Bahkan, jika dilihat kebijakan pemerintah, tinggal selangkah lagi, BBM dipastikan naik.
Selangkah Lagi BBM Naik
Pemerintah mulai mendapatkan angin dari parlemen untuk merealisasikan rencana menaikkan harga BBM itu. Setelah melewati pembahasan alot, Badan Anggaran (Banggar) DPR kemarin (26/3)mengesahkan postur rancangan APBN Perubahan 2012.
DPR memang belum mengambil kebijakan terkait kenaikan harga BBM. Namun, postur anggaran yang disetujui Banggar adalah opsi versi pemerintah yang memperhitungkan rencana menaikkan harga BBM. Dalam postur tersebut, subsidi BBM disetujui Rp 137,4 triliun, subsidi listrik Rp 65,0 triliun, dan cadangan risiko energi Rp 23 triliun.
Banggar juga meloloskan anggaran kompensasi perubahan subsidi BBM senilai Rp 30,6 triliun. Itu adalah mata anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), atau yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan BLT.
Banggar juga menyetujui asumsi-asumsi makro ekonomi. Salah satunya adalah inflasi diproyeksikan 6,8 persen. Asumsi inflasi itu juga dihitung dengan pertimbangan kenaikan harga premium dan solar sebesar Rp 1.500 per liter mulai 1 April mendatang.
Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng Melchias mengatakan Banggar tidak mengambil sikap tentang kenaikan harga BBM. Kebijakan kenaikan harga BBM baru akan di-voting dalam Rapat Paripurna Kamis (29/3) mendatang. Dalam pemungutan suara nanti, nasib pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM, akan ditentukan tetap dipertahankan atau diubah.
"Kita semua akan tetap melanjutkan pembahasan. Nanti pasal 7 kita rekomendasikan di-voting di Paripurna," kata dalam rapat kerja Banggar dengan Menkeu Agus Martowardojo dan Menteri ESDM Jero Wacik di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Keberhasilan Banggar mengambil keputusan tentang postur APBNP 2012, tidak terlepas dari sikap fraksi PDI Perjuangan yang agak melunak. Semula, fraksi oposisi terbesar di parlemen itu menginginkan agar opsi kedua, yakni alternatif yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM, disandingkan dengan opsi pertama untuk di-voting dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (27/3) ini. Namun, arus besar di parlemen yang dimotori partai-partai pendukung pemerintah, menginginkan agar postur anggaran dibahas terlebih dahulu. Setelah postur anggaran diputus, Rapat Paripurna DPR baru akan memutuskan apakah pemerintah diberi kewenangan menaikkan harga BBM.
FPDIP akhirnya bersedia turut membahas postur RAPBNP 2012, dengan menyampaikan catatan keberatan yang meminta opsi kedua tetap dipertimbangkan. "Kami tetap ikut pembahasan. Karena kami ingin tetap menjalankan tugas konstitusi. Kami tidak ingin mencederai forum ini," kata Dolfi OFP, legislator dari FPDIP.
Dolfi mengatakan, seharusnya opsi kedua masih tetap bisa dibahas. Ia membantah argumen pemerintah yang menyebutkan jika opsi kedua dipilih, defisit anggaran akan menjebol batas defisit nasional 3 persen dari Produk Domestik Bruto. Menurut Dolfi, jika cadangan risiko energi yang bermula dari perhitungan lonjakan konsumsi BBM bersubsidi dihapus, defisit anggaran masih bisa ditahan di posisi 2,2 persen PDB. "Kami tidak ingin ketidakmampuan pemerintah menjaga dan mengawasi konsumen BBM bersubsidi, dibayar oleh rakyat sebesar Rp 1.500 per liter," kata Dolfi.
Jika FPDI masih mau terlibat dalam pembahasan postur APBN, dua fraksi oposisi minoritas, yakni Partai Hanura dan Partai Gerindra, melakukan aksi boikot dengan meninggalkan ruang sidang. Kedua fraksi itu tidak bersedia melanjutkan pembahasan karena opsi kedua tidak turut dibahas dalam rapat.
"Kalau rapat kerja masih membahas opsi pertama saja, Fraksi Gerindra keluar dari ruangan ini," kata pimpinan Fraksi Gerindra Fary. DJ Francis.
Sikap yang sama disampaikan anggota Fraksi Partai Hanura Ali Kastela. "Hanura tetap konsisten, tetap minta opsi kedua divoting paripurna. Karena tidak benar jika harga BBM tidak naik defisit di atas tiga persen. Itu akal-akalan pemerintah saja untuk defisit," kata Ali.
Keberhasilan Banggar mengambil keputusan, juga tidak lepas dari suara solid dari fraksi-fraksi pendukung pemerintah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang semula keras menolak kenaikan harga BBM, kemarin turut mendukung opsi pertama. Wakil Ketua Banggar dari FPKS Tamsil Linrung mengatakan, FPKS ingin agar pemerintah diberikan opsi yang aman dalam pengelolaan anggaran. "Kami cenderung menyetujui adanya opsi langkah-langkah penyesuaian bila harga minyak melampaui asumsi yang telah ditetapkan," kata Tamsil.
Ia mengatakan, FPKS tidak ingin pemerintah dan DPR melanggar undang-undang dengan melampaui defisit anggaran hingga 3 persen dari output ekonomi nasional. "Kita ingin APBN yang kredibel. Sehingga anak-anak bisa mendapatkan anggaran pendidikan yang baik, petani bisa diberi subsidi pupuk dan benih. Itu yang menjadi pertimbangan," katanya.
Meski demikian, Tamsil masih enggan jika disebut mendukung langkah pemerintah menaikkan harga BBM. "Soal harga BBM, itu adalah kewenangan pemerintah," kata Tamsil.
Dengan disetujuinya postur RAPBNP 2012, hari ini, Panja B (membahas belanja pemerintah pusat) dan Panja C (membahas belanja transfer ke daerah) sudah bisa membahas rincian anggaran. RUU APBNP 2012 diharapkan sudah diketuk oleh Rapat Paripurna DPR pada 29 Maret mendatang.
Menkeu Agus Martowardojo mengatakan dengan disetujuinya postur anggaran oleh DPR, pemerintah bisa menyiapkan bantalan untuk menghadapi gejolak kenaikan harga minyak dunia. " Kalau tadi kita mendiskusikan besaran secara umum, sehingga kalau seandainya harga minyak naik seperti sekarang, pemerintah sudah mempunyai bantalan dan itu akan menunjukkan bahwa APBN kita defisitnya tidak lebih dari 3 persen," kata Menkeu.
Mengenai penolakan dari sebagian kalangan masyarakat tentang rencana kenaikan harga BBM, Agus mengingatkan bahwa alokasi subsidi energi sudah terlampau besar jika dibandingkan dengan anggaran untuk infrastruktur. Ia mengatakan, jika harga BBM tidak dinaikkan, subsidi energi bisa menembus Rp 300 triliun. "Padahal untuk membangun infrastruktur saja, anggarannya Rp 160 triliun," kata Agus.
Polri Terjunkan 22 Ribu Personel
Mabes Polri bersiaga penuh menghadapi agenda demo besar-besaran terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya digelar hari ini (26/3). Mereka bakal all out mengerahkan sumber daya anggotanya sekaligus menggalang kerja sama dengan TNI. Penggunaan senjata api akan dilakukan jika keadaan memaksa.
"Kami tidak ingin ada keributan. Jangan sampai petugas kalah jumlah di lapangan. Karena itu kami sengaja akan overestimate terhadap demo kali ini," tegas Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution di Mabes Polri kemarin (26/3).
Saud mengakui, jumlah massa yang melapor untuk demonstrasi hari ini di Jakarta memang hanya 8 ribu orang. Tapi, pihaknya tak mau gegabah. Sebab, massa yang" hadir diperkirakan bisa lebih.
Karena itu, mereka akan mengerahkan pasukan hingga 22 ribu anggota. Itu sudah termasuk 8 ribu anggota TNI. "Lebih baik over estimate daripada under estimate. Konsekuensinya bisa lebih buruk kalau kami meremehkan," katanya.
Meskipun melibatkan TNI, polisi tetap yang memegang kendali pengamanan. Yang bertanggung jawab penuh dalam pengamanan demonstrasi hari ini adalah Kapolda yang bersangkutan.
Mereka yang akan menentukan titik-titik vital mana yang harus dijaga militer. Untuk kawasan DKI Jakarta, mereka akan diterjunkan di sejumlah kedutaan besar, Istana Negara, SPBU, depo BBM di Plumpang, dan kantor Radio Republik Indonesia (RRI).
Militer tidak akan berhadapan langsung dengan demonstran. Itu sudah dijatah untuk polisi. Tapi, kata Saud, jika kondisi sudah di luar kendali, tentara bisa digerakkan untuk menghalau massa. "Kapolda yang bisa memerintahkan mereka," kata mantan komandan Densus 88 Antiteror itu.
Saud menegaskan, pihaknya melibatkan TNI bukan karena menganggap situasi sudah siaga satu. Pelibatan mereka karena dalam rangka pengamanan. TNI bisa ditugaskan menjaga obyek-obyek vital. Perencanaan pengamanan di bawah koordinasi antara Kapolda dan Pangdam.
Mantan komandan Densus 88 Antiteror itu menambahkan pihaknya juga tidak akan sungkan untuk menjalankan Protap Nomor 1 Tahun 2010 yang dikeluarkan Polri di jaman Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri jika keadaan memaksa. Protap tersebut mengizinkan aparat menggunakan senjata api setelah prosedur persuasi gagal dilakukan. "Kami tidak mau mati konyol," tegasnya.
Meski begitu, upaya persuasi tetap dikedepankan. Mereka akan menghindarkan kontak senjata hingga semaksimal mungkin. Bahkan, korps Bhayangkara juga akan memanfaatkan tenaga polwan di garis depan agar massa tidak membabi buta. Bahkan para polwan ayu di Traffic Management Control (TMC) Polda Metro Jaya juga akan diturunkan. "Biar sejuk lah," katanya.
Kesiapan menghadapi demo besar-besaran di sejumlah daerah yang akan dilangsungkan hari ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko Polhukam Djoko Suyanto di kantornya kemarin. Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Kabaharkam Polri Komjen Imam Sujarwo, Panglima TNI Agus Suhartono, Kepala BIN Marciano Norman, dan Mendagri Gamawan Fauzi.
"Sampai hari ini (kemarin) aksi demonstrasi masih dapat dikelola dengan baik," kata Djoko setelah rapat. Namun dia menyayangkan adanya sejumlah aksi penyegelan terhadap SPBU, pencegatan mobil tangki Pertamina, maupun perusakan mobil dinas pemerintah.
Djoko menilai hal itu sudah tidak sesuai dengan tujuan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. "Tindakan itu tidak simpatik, tidak prorakyat, dan tidak mencerminkan intelektualitas," katanya.
Mantan Panglima TNI itu menegaskan, keterlibatan TNI dalam pengamanan demo BBM sifatnya hanya untuk membantu Polri. TNI akan bergerak jika memang dibutuhkan. "TNI digunakan atas permintaan Polri, in time of crisis and in time of needed," ujar Djoko.
Kepala BIN Marciano Norman menambahkan, pemerintah meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang beredar. Sejauh ini, BIN tidak melihat adanya tujuan demonstrasi menolak kenaikan BBM yang ditungganggi dengan kepentingan lain. "Tidak ada isu lain," katanya, singkat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar